PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN
PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN
Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat - syarat ( RKS ) ini, berlaku dan mengikat ketentuan - ketentuan dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :
- Keppres 29 / 1984 dengan lampiran - lampirannya.
- Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering bij Aaneming van Openbare Warken ( AV ) 1941.
- Keputusan - keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia ( DTPI ).
- Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SNI 03-2847-2013 dari Badan Stadarisasi Nasional (BSN)
- Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung, SNI 1727-2013 dari Badan Stadarisasi Nasional (BSN)
- Tata Cara Perencanaan Ketahanan Terhadap Gempa, SNI 02-1726-2012 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).
- Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung SNI -03-1729-2002, dari Badan Standarisasi Nasional (BSN)
- Tata Cara Perencanaan Struktur Kayu Indonesia Untuk Bangunan Gedung RSNI, dari Badan Standarisasi Nasional (BSN)
- Peraturan Umum dari Dinas Kesehatan Kerja Departemen Tenaga kerja.
- Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Listrik ( PUIL ) 1979 dan PLN setempat.
- Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Air Minum serta Instalasi Pembuangan dan Perusahaan Air Minum.
- Peraturan konstruksi Kayu Indonesia ( PKKI - 1961 ).
- Peraturan Semen Portland Indonesia NI - 08.
- Peraturan panel pemasangan dinding sebagai bahan bangunan.
- Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1983.
- Peraturan Pengecatan NI - 12.
- Peraturan dan Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan / Instansi Pemerintah setempat, yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.
Other articles

Pengujian Karbonasi Beton dengan larutan Phenolpthalein
Pengujian laju karbonasi adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi beton apakah terkarbonasi atau tidak akibat pengaruh kebocoran, umur beton, temperature dan lain-lain.

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) GEDUNG
Penting nya SLF untuk gedung di jakarta
Dalam penyelenggaraan bangunan Gedung, pemerintah telah menetapkan Undangan-undang No: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berikut peraturan pelaksanaanya.