PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat - syarat ( RKS ) ini, berlaku dan mengikat ketentuan - ketentuan dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :

• Keppres 29 / 1984 dengan lampiran - lampirannya.

• Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering bij Aaneming van Openbare Warken ( AV ) 1941.

• Keputusan - keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia ( DTPI ).

• Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SNI 03-2847-2013 dari Badan Stadarisasi Nasional (BSN)

• Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung, SNI 1727-2013 dari Badan Stadarisasi Nasional (BSN)

• Tata Cara Perencanaan Ketahanan Terhadap Gempa, SNI 02-1726-2012 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).

• Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung SNI -03-1729-2002, dari Badan Standarisasi Nasional (BSN)

• Tata Cara Perencanaan Struktur Kayu Indonesia Untuk Bangunan Gedung RSNI, dari Badan Standarisasi Nasional (BSN)

• Peraturan Umum dari Dinas Kesehatan Kerja Departemen Tenaga kerja.

• Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Listrik ( PUIL ) 1979 dan PLN setempat.

• Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Air Minum serta Instalasi Pembuangan dan Perusahaan Air Minum.
• Peraturan konstruksi Kayu Indonesia ( PKKI - 1961 ).

• Peraturan Semen Portland Indonesia NI - 08.

• Peraturan panel pemasangan dinding sebagai bahan bangunan.

• Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1983.

• Peraturan Pengecatan NI - 12.

• Peraturan dan Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan / Instansi Pemerintah setempat, yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.